Di UPT Eks Karesidenan Surakarta, Karoren dan Karo Keuangan Harapkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Yang Lebih Baik

SURAKARTA - Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara dan Kepala Biro Keuangan Wisnu Nugroho Dewanto memberikan penguatan kepada para Kepala, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Operator RUP UPT se Eks Karesidenan Surakarta, Kamis (08/09/2022).

Penguatan itu disampaikan keduanya di tengah-tengah berlangsungnya kegiatan Pendampingan Pengisian/Pencatatan E-Tendering, E - Purchasing, Non E-Purchasing/E-Tendering, E-Kontrak dan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Aplikasi SPSE Tahun Anggaran 2022, yang diinisiasi Kanwil Kemenkumham Jateng, bertempat di aula Kanim Kelas I TPI Surakarta.

Baca juga: Tak Ingin Anggaran Terbuang Sia-Sia, Riezky Aprilia Minta Kementan Terbuka Soal Data

Sebagai prolog, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jateng Jusman mengatakan, dia sengaja "memaksa" para Kepala Biro untuk memberikan pengarahan untuk meningkatkan kinerja jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng.

Jusman juga menjelaskan, Kanwil Kemenkumham Jateng terus bergerak untuk memberikan pendampingan kepada seluruh UPT dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan anggaran.

Baca juga: Sukseskan Pengadaan BAMA TA 2023, Kadivmin Jateng Beri Arahan KPA dan PPK Lapas/Rutan

Masuk inti acara, di kesempatan pertama, Kepala Biro Keuangan menyampaikan berita baik tentang capaian laporan keuangan Kemenkumham. Bahwa Kementerian ini telah berhasil mendapatkan predikat WTP untuk 13 kalinya. Dan tahun ini hanya kalah dari Kementerian Keuangan.

Wisnu juga memberikan atensi khusus terhadap realisasi anggaran dan pelaksanaan IKPA Kanwil Kemenkumham Jateng. Dia berharap di akhir tahun target serapan anggaran bisa melampaui angka 95%.

Baca juga: Lapas Narkotika Purwokerto Ikuti Penguatan Unit Pelaksana Teknis

Perhatian berikutnya, Karo Keuangan membahas mengenai banyaknya temuan hasil pemeriksaan BPK yang seharusnya tidak terjadi lagi.

"Hasil evaluasi BPK, adanya temuan berulang. Kami melihat kok bisa terjadi hal-hal yang sama dan terus berulang-ulang, " ujarnya menerangkan.

Baca juga: Fraksi Demokrat Beri Beberapa Catatan Kritis Terhadap RUU P2 APBN 2021

"Di tahun 2023 hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi, terutama terkait dengan belanja modal, " sambungnya.

Menurutnya Wisnu, hal itu banyak disebabkan karena terjadinya penumpukan pelaksanaan anggaran di akhir tahun yang berimplikasi pada banyaknya kesalahan karena pekerjaan yang terburu-buru.

Baca juga: Amin AK: Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat

Sementara Kepala Biro Perencanaan, memberikan gambaran umum mengenai alokasi perencanaan anggaran di tahun depan.

Berdasarkan keterangannya, Ida menyebutkan bahwa Kemenkumham di tahun 2023 hanya mendapatkan penambahan anggaran sebesar 1 triliun. Namun bila dikaji lebih mendalam, nilai tersebut malah mengalami penurunan pada belanja keperluan core business sebesar 20%.

"Itu artinya tahun 2021 kinerja kita bisa dikatakan menurun. Dan tahun 2023 adalah dampaknya, " terang Ida.

Dia juga memberikan pernyataan, ketika serapan anggaran tidak baik, itu sama artinya dengan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikutnya, Karo Perencanaan memberikan beberapa trik agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan baik. Misalnya, dengan melakukan lelang sesegera mungkin untuk kegiatan yang sifatnya kontraktual dan semuanya harus mengaplikasikan E-Kontrak.

Baca juga: Rofik Hananto: Asumsi Harga Minyak Mentah RAPBN 2023 Cukup Moderat

Terakhir, Ida memberikan arahan untuk selalu melakukan evaluasi kebutuhan belanja operasional dan biaya pemeliharaan yang sesuai dengan standar.

N.Son/***)